Soroti Banjir dan Irigasi, Lintas Komunitas Peduli Pekalongan Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem di Seminar Reforma Agraria PMII Pekalongan

 

FAHRI AKBAR/ LINGKAR

Suasana Seminar Reforma Agraria yang diselenggarakan PC PMII Kabupaten Pekalongan dengan tema “Keadilan Tata Ruang dan Reforma Agraria sebagai Perwujudan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan” di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan, Selasa (27/10/2026). 

Soroti Banjir dan Irigasi, Lintas Komunitas Peduli Pekalongan Ajak Masyarakat Jaga Ekosistem 

PEKALONGAN, LINGKAR— Lintas Komunitas Peduli Pekalongan (LKPP) mengajak masyarakat terlibat aktif menjaga ekosistem, menyusul persoalan banjir yang kerap terjadi pada awal tahun dan keluhan petani mengenai saluran irigasi yang tidak memiliki pasokan air saat musim kemarau.

Koordinator Umum LKPP, Handono Warih, menegaskan bahwa menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan bukan berasal dari satu pihak saja, tetapi dari semua pihak. Masyarakat juga harus terlibat dalam pembangunan dan pelaksanaan regulasi,” kata Handono saat menjadi moderator dalam Seminar Reforma Agraria yang diselenggarakan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/10/2026).

Seminar bertema “Keadilan Tata Ruang dan Reforma Agraria sebagai Perwujudan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan” tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Pekalongan.

Handono menilai, persoalan lingkungan membutuhkan kesadaran bersama dan keterlibatan masyarakat dalam tindakan nyata. Menurutnya, upaya menjaga ekosistem dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, seperti membuang dan memilah sampah dengan benar serta mendukung pengelolaan sampah.

“Contohnya dimulai dari membuang sampah dengan benar, memilah sampah, mendorong pengelolaan sampah, serta tidak melakukan tindakan eksploitatif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak dan risiko lingkungan dalam penerapan pertanian modern. Hal itu dinilai perlu menjadi perhatian agar aktivitas pembangunan dan produksi tidak mengabaikan keberlangsungan ekosistem.

Dalam seminar tersebut, Handono turut menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan daerah. Di antaranya konflik kepentingan, sistem yang belum terintegrasi, belum adanya satu data dan satu peta, serta jalur koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Masalah-masalah yang ada tidak bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan,” katanya.

Meski demikian, ia berharap koordinasi antarpihak, khususnya di Kabupaten Pekalongan, dapat semakin baik sehingga pembangunan berjalan lebih progresif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Handono menyebut Kabupaten Pekalongan masih tergolong produktif dan aman. Namun, menurutnya, dampak ekologis yang selama ini terjadi tetap perlu mendapat perhatian, terutama banjir pada awal tahun dan persoalan ketersediaan air untuk irigasi ketika musim kemarau.

“Misalnya, setiap awal tahun sering terjadi banjir dengan skala dan dampak yang tidak sepele. Kemudian, pada musim kemarau, banyak petani mengeluhkan adanya saluran irigasi, tetapi tidak ada airnya,” ungkapnya.

Sebagai upaya menjaga ekosistem, Handono mengatakan LKPP menyiapkan ruang kolaborasi untuk kegiatan penghijauan dan penanaman pohon. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbanyak tutupan pohon di ekosistem Pekalongan, mendukung peningkatan debit air, serta menurunkan risiko banjir bandang.

Ia menambahkan, persoalan lingkungan perlu disikapi dengan semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya menjaga alam bagi generasi mendatang.

“Intinya, dari semua ini, mari kita bangun kesadaran untuk menjaga keselamatan ekosistem dan mewariskannya kepada anak cucu kita. Ini bukan tanggung jawab satu orang saja, melainkan tanggung jawab kita semua,” tegas Handono.

Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Pekalongan, Ahmad Nur Khozin, mengatakan seminar reforma agraria tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran sosial dan memperluas pemahaman berbagai pihak mengenai tata ruang, ekologi, serta pentingnya ruang hidup yang aman dan layak bagi masyarakat. Menurutnya, pembahasan persoalan lingkungan tidak cukup dilakukan di ruang akademis, tetapi juga perlu melibatkan masyarakat yang memahami kondisi nyata di lapangan.

“Tujuan dan harapan kami sejak awal berangkat dari berbagai diskusi yang sudah dibahas oleh kawan-kawan. Akhirnya, kegiatan ini digagas dan dilaksanakan sebagai upaya penyadaran sosial sekaligus menambah pengetahuan,” kata Khozin.

Ia menjelaskan, seminar tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari mahasiswa, pemangku kepentingan pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil. Sejumlah pihak yang diundang di antaranya Dinas DPU Taru, Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesbangpol, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), komunitas, tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan di Pekalongan.

“Kami ingin agar pembahasan yang berkaitan dengan tata ruang, ekologi, dan ruang hidup yang aman di Pekalongan bisa dipahami dan dibahas oleh semua pihak, tidak hanya mahasiswa,” ujarnya.

Ahmad menegaskan, isu lingkungan hidup berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Ia berharap, kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat terus dibangun, termasuk melalui penyediaan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, pendapat, dan saran untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang ideal.

“Tentu, hal yang kita harapkan bersama ke depannya adalah adanya kerja-kerja kolaboratif. Bukan hanya dari mahasiswa, bukan hanya dari masyarakat, tetapi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, harus mampu mengakomodasi dan memberikan ruang yang aman serta layak bagi kita untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan saran,” pungkas Khozin.