BERITA FOTO RAPAT DPRD - OPD KABUPATEN PEKALONGAN - PENANGGULANGAN KEMISKINAN 8 APRIL 2026

 

Angka Kemiskinan Pekalongan Turun 0,9%, DPRD Soroti Validitas Data dan Efektivitas Program

 

PEKALONGAN, 8 April 2026 – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan sebesar 0,9% menjadi sorotan tajam dalam pembahasan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Meski angka tersebut menunjukkan tren positif, sejumlah anggota dewan mempertanyakan validitas data, efektivitas program, serta fokus penanganan kemiskinan ekstrem yang dinilai belum maksimal.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Munir, menyoroti bahwa penanggulangan kemiskinan di setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda berdasarkan demografi dan faktor penyebabnya. Menurutnya, perlu analisis mendalam apakah penurunan angka ini disebabkan oleh struktur kebijakan yang tepat atau faktor lain seperti budaya.

"Kita harus melihat apakah ini karena struktur kebijakannya, atau kemiskinan budaya. Program harus benar-benar berpihak kepada rakyat dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi," ujar Munir.

Munir juga menyoroti sejumlah kendala, mulai dari data kemiskinan yang belum sepenuhnya valid, ketepatan sasaran program yang masih diragukan, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, program lintas sektoral dinilai belum saling berkorelasi dengan baik. Ia pun mempertanyakan rincian garis kemiskinan, baik komponen makanan maupun non-makanan yang ditetapkan sebesar Rp538.000 per bulan per orang, yang mempertimbangkan asumsi penanggung beban keluarga dan kemampuan pendapatan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Ruben, menyebut angka kemiskinan Pekalongan sebagai yang terbaik se-Pantura. Namun, ia mengakui data yang digunakan masih mengacu pada data pusat dan belum sepenuhnya terupdate berdasarkan hasil reses di lapangan. Terkait hal ini, DPRD berkomitmen mengalokasikan dana aspirasi (pokir) yang secara langsung menargetkan masyarakat miskin, terutama untuk tahun 2027 yang akan lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan.

Pihak eksekutif menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan saat ini sudah berjalan sesuai jalur (on the track). Fokus saat ini masih diletakkan pada pembangunan infrastruktur dengan menggandeng berbagai pihak. Namun, Wakil Ketua DPRD, Sumarrosul, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan kemiskinan masih kurang. Ia menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan selama ini terkesan "sambilan" tanpa skenario khusus.

"Infrastruktur menjadi faktor penyebab kemiskinan berkelompok. Penekanan angka kemiskinan itu sambilan, tidak ada skenario khusus. Jangan sampai hanya faktor keberuntungan saja penurunan angka kemiskinan," tegas Sumarrosul.

 

Sumarrosul juga menyoroti masalah status dan definisi wilayah kumuh serta kemiskinan ekstrem yang harus jelas, tingginya angka putus sekolah yang memperparah kemiskinan, keterbatasan keterampilan warga, hingga birokrasi yang masih rumit. Ia mencontohkan kondisi di Kedungwuni Timur yang masih memiliki angka kemiskinan ekstrem tinggi, serta menilai kemiskinan perkotaan lebih mengenaskan. Ia pun mempertanyakan hasil kerja tim penanggulangan kemiskinan ekstrem selama dua tahun terakhir di wilayah seperti Doro, Karanganyar, Bojong, Sragi, Wonokerto, dan Siwalan.

 

Data Kemiskinan Ekstrem dan Target Pusat

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan, Yulian Akbar, memaparkan data angka kemiskinan ekstrem tahun 2025 sebesar 0,51% atau sekitar 5.100 orang, dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Doro. Angka ini merujuk pada standar di bawah US$1,9 atau setara Rp322.170, yang pada tahun 2024 tercatat 0,5% secara by name. Pemerintah pusat menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2027 sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2020.

Namun, penanganan kemiskinan ekstrem dinilai masih kurang tepat sasaran, termasuk upaya yang dinilai kurang on point jika hanya berbasis penanganan stunting. Strategi yang dijalankan saat ini dinilai masih umum, meliputi jaminan kesehatan, bantuan makanan, hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekda juga menyebutkan adanya profiling warga miskin terkait kepemilikan aset dan kebutuhan mendesak, serta membagi warga dalam desil 1 (Rp105.000) dan desil 2 (Rp118.000).

 

Masalah Lapangan dan Solusi 2027

Dalam pembahasan juga muncul keluhan terkait bantuan sosial yang terdampak iklim politis, hingga kasus kepesertaan BPJS Kesehatan UHC yang dimatikan (sebanyak 53.000 kasus), yang menyisakan pertanyaan bagi warga miskin ekstrem yang kehilangan akses layanan kesehatan. Ada kekhawatiran adanya warga yang "dimiskinkan oleh sistem", di mana mereka tidak memiliki aset namun juga tidak mendapatkan bantuan. 

Menanggapi hal ini, Munir mengusulkan sejumlah langkah konkret, meliputi perbaikan basis data kemiskinan, pemberdayaan UMKM dan petani milenial, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan penyesuaian alokasi pokir, peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat, pemberian beasiswa, serta pelatihan tenaga muda. Integrasi lintas OPD menjadi kunci, dengan program terpadu yang kendalinya diletakkan di Sekda.

Anggota DPRD, Catur, menekankan perlunya penyederhanaan prosedur bantuan RTLH dan perhatian lebih pada indikator kemiskinan. Target penurunan kemiskinan tahun 2026 sebesar 1,05% menuntut penggeseran anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih fokus pada penurunan angka kemiskinan.

Tahun 2027 ditargetkan menjadi tahun fokus penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur. DPR dan Eksekutif sepakat untuk saling melengkapi, menekankan pendapatan secara halal, serta memastikan pembangunan daerah—baik jalan, penanganan sampah, maupun pemberdayaan SDM—benar-benar menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Sumber: Rapat DPRD Kabupaten Pekalongan & Laporan Lapangan

 

Sekda Yulian Akbar: Target Penurunan Kemiskinan Masih On The Track, Anggaran Akan Digeser Fokus Infrastruktur

 

PEKALONGAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menanggapi hasil rapat pembahasan penanggulangan kemiskinan bersama DPRD. Ia menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah selama ini masih sesuai jalur (on the track) dan angka kemiskinan saat ini tercatat sebesar 8,05 persen, bahkan mendapatkan apresiasi dari Dewan.

 Dalam wawancaranya, Yulian menyebutkan bahwa kesepakatan utama yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah arah pembangunan ke depan yang akan difokuskan pada dua hal besar, yaitu infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan.

 "Hari ini kita rapat dengan Dewan terkait percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi ada beberapa hal yang disepakati bahwa fokus dari pembangunan nanti adalah satu memang infrastruktur dan kedua adalah berbasis terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Saya pikir ini hal yang baik dan kami pemerintah daerah siap untuk melaksanakannya," ujar Yulian Akbar, Selasa (7/4).

 Ia menjelaskan, penanganan kemiskinan ini juga dilakukan secara multi-aspek, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya.

 

Sinergitas Lintas Sektor Terjaga, Libatkan Swasta

 

Menanggapi masukan mengenai perlunya peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Yulian memastikan bahwa mekanisme koordinasi sudah berjalan baik. Pemerintah memiliki forum khusus dan rapat koordinasi rutin, termasuk forum khusus dalam penanganan kemiskinan.

 "Kalau kami sih, antara OPD ini berjalan terus, ada forum-forumnya, ada forum OPD, ada rakor koordinasi. Termasuk dalam konteks penanggulangan kemiskinan pun kami juga ada forum khusus terkait dengan kemiskinan," jelasnya.

 Lebih jauh, Yulian menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, sinergitas tidak hanya dibangun antar OPD, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk unsur swasta.

 

Penggeseran Anggaran Siap Dilakukan

 

Terkait usulan DPRD untuk menggeser anggaran agar lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan infrastruktur, Yulian mengaku pihaknya bersama Plt. Bupati saat ini masih mematangkan konsep tersebut.

 "Penggeseran anggaran siap. Insyaallah kita akan sampaikan, kami masih menggodok. Targetnya dalam minggu depan kami akan sampaikan ke Dewan. Fokusnya adalah infrastruktur, ya ini perbaikan jalan, dan ini Dewan pun juga sudah mengamini," tegasnya.

 

Buka Ruang Kolaborasi untuk Petani Milenial

 

Di akhir wawancara, menanggapi aspirasi mengenai kelompok petani milenial yang merasa kurang terlibat, Sekda memberikan respons positif. Ia meminta agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

 "Tadi kan masukannya adalah petani milenial tidak dilibatkan dalam aktivitas. Oke, segera nanti akan kami share ke kawan-kawan di pertanian untuk melibatkan. Ini masukan yang menarik, kami masih ada ruang untuk memperkaya referensi," katanya.

 Yulian mengajak para petani milenial untuk berkolaborasi dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

 

"Nanti bisa berkolaborasi, silahkan hubungi dengan teman-teman di Bapeda, ada Kepala Bapeda Pak Krisno, maupun Kepala DKPP. Ini konteks melibatkan partisipasi, jadi tidak menurut hanya anggaran ya, karena saya yakin kawan-kawan pertanian milenial pastinya bukan soal anggaran, pastinya soal kepedulian dan kegiatan," pungkasnya.

 

 

 

Sumber: Wawancara Eksklusif